MASYARAKAT SEBAGAI KOMODITI

Ada sesuatu yang menarik perhatian mata saya ketika menyusuri jalan desa di kampung halaman alm. bapak di salah satu desa di Mojokerto. Hal ini mungkin saja terjadi juga di desa kawan-kawan. Dan hal ini bisa saja lumrah dan sudah terjadi dari sejak dulu. Beberapa baliho, bendera, pamphlet, dan hal-hal berbau partai politik tidak lagi “sungkan” menyambangi pedesaan.  Dinamika sosial atau bisa dikatakan dinamika politik yang menurut saya pesat berkembang dan patut diapresiasi. Kenapa demikian? Setidaknya, tatanan masyarakat terkecil mampu menjangkau para wakilnya meski tidak secara langsung. Bisa mengenal lebih dekat dengan interaksi, setidaknya memberikan kesempatan pada masyarakat tahu bahwa “oh ini toh orang-orang yang mau saya pilih”.

Meski begitu, kondisi tersebut tidak serta merta menghilangkan efek buruk dari sebuah peristiwa. Dalam sudut pandang lain, terdapat sebuah pertanyaan. Benarkah kondisi tersebut memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang terbatas pada sebuah objek yang akan dipilih?  Bila dalam sudut pandang bisnis, sebuah perusahaan akan dibangun atas dasar adanya permintaan pasar atau sebuah produk baru yang dirilis dengan memperhatikan aspek memberikan pilihan baru pada pasar mestilah memiliki konsep yang berbeda. Dengan demikian, sebuah perusahaan akan sangat memperhatikan komoditi apa yang akan diproduksi atau dijual untuk memenuhi permintaan dan/atau memberikan pilihan baru bagi pasar. Didalamnya akan terjadi proses pengolahan/produksi (manufacturing process) sebuah komoditi baik bahan baku, setengah jadi atau sudah jadi dan tinggal memasarkannya saja. Dan yang pasti, butuh biaya untuk mengolah komoditi tersebut.

Demikian halnya dengan proses politik yang ada saat ini. Keadaan ini besar kemungkinan terjadi pada tatanan masyarakat menengah kebawah dengan orientasi politik yang rendah serta partisipasi politik yang minim. Dengan catatan, partisipasi politik bukan hanya disandarakan pada pemahan keikutsertaan masyarakat untuk mendukung salah satu calon saja. Hal ini merujuk pada pola dinamika politik yang terjadi. Besarnya biaya yang haus dikeluarkan untuk “mengolah/memproduksi (manufacturing)” suara-suara potensial untuk mendapatkan dukungan banyak orang secara tegas telah menempatkan masyarakat sebagai komoditi dalam proses berpolitik. Inilah yang pada akhirnya memberikan dampak tidak baik dalam dinamika politik. Bahasa gaulnya adalah money politik. Banyaknya biaya yang digunakan untuk “memproduksi” suara sekali lagi telah menempatkan masyarakat sebagi komoditi yang “digarap” guna mendapat dukungan. Dalam prakteknya, tidak melulu soal uang dalam amplop saja. Berbagai hal bisa menempatkan masyarakat dalam define komoditi. Seperti bantuan sosial, pengobatan gratis dan lain sebagianya menjadi kendaraan ampuh dalam proses tersebut. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hal semacam ini dikatakan sebagai politik kampung. Yakni upaya mencapai tujuan dengan sasaran masyarakat di kampung-kampung.

Efeknya, secara tidak langsung mengakibatkan partisipasi politik masyarakat menjadi semakin tersamar. Berbagai permasalahan sosial juga akan timbul dari proses memilih wakil yang salah oleh masyarakat. Kemudian, muncullah masalah-masalah baru yang terabaikkan oleh para wakil-wakil yang telah dipilih oleh masyarakat. Terjadilah politik burung unta yang dalam KBBI berarti tindakan dengan sengaja menutup mata terhadap permasalahan yang ada. Kondisi ini akan tercermin dari banyaknya ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi apakah bisa diselesaikan atau malah semakin bertambah. Patutnya, sebagai masyarakat yang sadar politik baiknya tidak “menghinakan” diri meski terdesak kondisi apapun untuk diarahkan pada satu pilihan dan telah menjadikan diri kita sebagai komoditi politik yang disenangkan diawal dan tidak merasakan apapun dalam proses kepemimpinan para wakil masyarakat baik kepala daerah, anggota dewan, maupun dalam pemerintahan terkecil setingkat lurah maupun kecamatan.